Pemerintah Diminta Lebih Serius Urusi Program कब

JAKARTA - Kontribusi program KB untuk menghemat dana pembangunan dari penundaan angka kelahiran, menunjukkan angka yang spektakuler. Data statistik menunjukkan bahwa penduduk Indonesia tahun 2009 berjumlah 230 juta jiwa. Jika tanpa pengaturan kelahiran, jumlah ini akan membengkak sampai 260 juta jiwa. Demikian diungkapkan Ketua Umum Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Pusat, H Bambang Sadono SH MH, didampingi Sekretaris Jendral IPKB Pusat Heru Subroto.

"Untuk jangka panjang, di tengah anggaran pemerintah bagi pembangunan yang terbatas, KB adalah satu-satunya pilihan," kata Bambang, Selasa (3/11), usai merumuskan rekomendasi hasil Pertemuan Konsolidasi IPKB akhir bulan lalu di Bekasi, Jawa Barat, yang diikuti 26 provinsi. Oleh karena itu, kata Bambang pula, rekomendasi ini akan dikirimkan kepada Presiden RI serta kementerian terkait, tepatnya departemen yang mengurusi kesejahteraan rakyat dan permasalahannya.

Dalam bagian pandangan IPKB, seperti disampaikan Bambang pula, konflik-konflik sosial yang terjadi selama ini baik vertikal maupun horizontal telah menguras energi dan dana serta perhatian pemerintah. Penduduk yang jumlahnya relatif besar juga telah mengundang persoalan-persoalan kemasyarakatan lainnya, mulai dari benturan terhadap masalah pangan, energi, masalah lingkungan, kesempatan kerja, kemiskinan, kesehatan dan lainnya.

"Inti persoalan sebenarnya terletak pada jumlah penduduk yang belum mampu dikendalikan secara baik. Di sinilah media berperan mendesak pemerintah (untuk) serius mengatasi soal tersebut," ungkapnya, yang diamini pula oleh Ketua IPKB Provinsi Riau yang kebetulan juga berasal dari unsur pers, Drs Yasril.

Secara umum, IPKB pun menilai pemerintah saat ini masih 'setengah hati' melihat betapa pentingnya program KB di Indonesia. Komitmen pemerintah terhadap program KB dipandang baru sebatas retorika dan pemanis bibir. Ketika masuk pada tataran aplikasi, program KB masih cenderung dikerdilkan. Realitas ini menurut IPKB, terbaca melalui anggaran yang relatif terbatas, struktur organisasi yang kurang strategis dan lainnya. Untuk itulah, IPKB merekomendasikan agar mulai hari ini dan ke depan, pemerintah harus memberikan perhatian penuh terhadap program KB, agar mampu berlari kencang mengejar ketertinggalan selama ini. (viv/JPNN)